+ Reply to Thread
Results 1 to 8 of 8

Thread: 'Dusta' Biaya Nikah, Pungli di KUA

  1. #1
    Okemasters padat merayap is an unknown quantity at this point padat merayap's Avatar
    Join Date
    Oct 2012
    Location
    Di hatimu
    Posts
    4,958

    'Dusta' Biaya Nikah, Pungli di KUA



    “PAK, saya mau mengurus pernikahan untuk sebulan mendatang. Kalau boleh tahu biayanya berapa?" ujar Agustinasari medio Agustus tahun lalu.

    “Nikahnya di rumah atau gedung, Neng?” tanya seorang petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

    “Emang ada bedanya, Pak?”

    “Iya, Neng, ada ongkos khusus buat transportnya. Belum lagi itu Sabtu ya. Itu di luar tanggungan kantor biayanya. Di gedung Rp900 ribu.”

    “Hah? Kok mahal pak? Dana saya terbatas, apa bisa dikurangi?” harap Agustinasari. “Ooo.. gitu. Ya, enggak apa-apa karena dekat rumah saya Rp750 ribu rupiah deh.”

    Dialog tadi benar-benar terjadi di sebuah Kantor Urusan Agama (KUA) yang notebene kantor pelayanan masyarakat. Agustinasari yang akrab dipanggil Sari mengaku terkejut saat terjadi tawar menawar di antara bangku para penghulu tadi. Betapa tidak kaget, sebelumnya dia mencari tahu di website Kementerian Agama.

    Di situ disebutkan tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama, biaya pencatatan nikah dan rujuk hanya Rp30 ribu.

    "Mau bertanya lebih lanjut, tapi demi kelancaran urusan ya saya setujui saja membayar Rp750 ribu. Apalagi saya bandingkan dengan pernikahan adik saya yang harus membayar Rp1 juta, ini bisa dibilang beruntung masih bisa ditawar,” aku Sari.

    Nasib yang sama dialami Mahendra. Saat niatan ibadah menikah muncul, dia pun segera mendatangi KUA Pasar Minggu, Jakarta Selatan pertengah 2010 lalu. Biaya nikah yang harus ditanggungnya sebesar Rp500 ribu. Sebagai seorang pekerja media, tentu saja dia mencoba bersikap kritis.

    Langsung saja dia menanyakan mengapa besarannya tak sama dengan peraturan yang tertera. Petugas yang menerimanya berdalih, biaya tersebut sudah termasuk fasilitas cetak buku pranikah dan beragam ‘bonus’ lainnya.

    “Ternyata bonusnya selain buku petunjuk pranikah, ada CD tentang peraturan pernikahan dan pot bunga ukuran sedang. Apes banget deh, mending uang segitu dapat CD petunjuk seksologi,” urai Mahendra berkelakar.

    Bayangkan saja, selain Sari dan Mahendra, ada jutaan penduduk ibukota lainnya yang bernasib sama. Jelang hari bahagianya harus menerima kenyataan pahit ‘diperas’ oknum KUA. Mungkin di daerah lain pun ini terjadi. Tapi tingkat kenekatan para pelayan masyarakat di Jakarta sudah tergolog parah. Tawar menawar menjual surat nikah laksana kacang goreng.

    Pungli di KUA memang telah menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak beberapa tahun terakhir ini. Sejak tahun 2007, melalui Survei Integritas Sektor Publik (SISP) yang dilakukan KPK, KUA selalu mendapatkan rapot merah.

    Berdasarkan siaran pers KPK Desember 2012, pada SISP tahun ini, lembaga yang dipimpin Abraham Samad tersebut menempatkan KUA pada urutan kedua dengan nilai terendah, selain pengurusan Sertifikat Hak atas Tanah (BPN) dan Peralihan Hak atas Tanah (BPN).

    Survei ini bertujuan untuk memantau sejauh mana efektivitas pengendalian korupsi di layanan publik sebagai mekanisme check and balance antara penyedia dan pengguna layanan publik, termasuk KUA.

    Nyatanya, perbaikan di Kementerian Agama masih tersendat-sendat. Menteri Agama Suryadharma Ali menyebutkan, perlu ada konvensi bersama kementeriannya dengan lembaga terkait lainnya untuk mengeluarkan peraturan pemerintah yang baru. Padahal dalam PP sebelumnya Nomor 51/2000 yang diteken Presiden Abdurrahman Wahid, juga mencantumkan biaya pencatatan nikah dan rujuk Rp 30 ribu. "Kita hitung-hitung kemarin, kita perlu Rp1,7 triliun. Itu baru sementara," kata Suryadharma Ali pada pertengahan Maret lalu.

    Jumlah dana itu untuk menutup biaya transportasi dan honor profesi penghulu. Juga untuk membiayai pengeluaran operasional kantor. Suryadharma menambahkan, angka Rp1,7 triliun belum termasuk kebutuhan pembangunan kantor KUÀ yang lebih representatif untuk tempat menikah.

    Konsep membebaskan biaya nikah ini masih harus dikonsultasikan dengan Bapenas dan Kementerian Keuangan. Menurut Suryadharma Ali, kalau biaya nikah digratiskan akan berpengaruh pada pendapatan negara. Sebab, meskipun kecil, biaya nikah yang hanya Rp30 ribu tiap pasangan ini menjadi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

    SUMBER

  2. #2
    parah bgt ya, gilak korupsi nya byk bgt, ampe ratusan, hadehhh gimana caranya nih agar pungli yang tdk bertanggung jawab ini di brantas, ???? mana gw belom merit hari gini aja uda ratusan, apalagi pas bsk2 gw merit, mungkin jutaan kali yaa


  3. #3
    kalau cohabitation itu legal di indonesia, mungkin kua ga bakal laku

  4. #4
    Quote Originally Posted by You-Know-Who View Post
    kalau cohabitation itu legal di indonesia, mungkin kua ga bakal laku
    COHABITATION PALA LOE, enggak relevan kali, cohabitation itu mah emang dosa, dilarang, zina bro, dilarang agama dan negara,,, kok dikait2 kan ke KUA, tolong jadi komentator yang intelek dikit bro, jangan ketauan bloonnya

  5. #5
    wah klo ane nikah nanti biayanya makin mahal kali yah....

  6. #6
    Quote Originally Posted by ahmadindra20 View Post
    COHABITATION PALA LOE, enggak relevan kali, cohabitation itu mah emang dosa, dilarang, zina bro, dilarang agama dan negara,,, kok dikait2 kan ke KUA, tolong jadi komentator yang intelek dikit bro, jangan ketauan bloonnya
    contoh orang pinter

  7. #7

  8. #8
    udh biaya persiapannya mahal biaya perintilannya juga mahal ampun deh ini

+ Reply to Thread

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
© 2007 - 2011 okezone.com, All Rights Reserved