Image

okezone.com

Back to Okezone
  • Ngobrol
  • Politik
  • Pengakuan La Nyalla, buka Tabir Politik Kotor di Partai Gerindra
13 January 2018 16:48 WIB #1
128 4 Bookmark
Join Date: 13 January 2018
Post: 106

Pengakuan La Nyalla, buka Tabir Politik Kotor di Partai Gerindra

Beberapa hari lalu, seorang kader Partai Gerindra, La Nyalla Mattalitti, membongkar kegagalannya untuk maju dalam Pemilihan Gubernur di Jawa Timur.

Melalui konferensi pers yang digelar di Jakarta dua hari lalu, La Nyalla mengaku bahwa ia diminta uang sejumlah 40 miliar rupiah oleh Prabowo Subiyanto agar bisa dicalonkan menjadi Gubernur Jatim. Bahkan, melalui Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur, La Nyalla juga diminta 170 miliar rupiah.

Kemudian, karena dirinya tak mampu menyiapkan uang sejumlah itu, maka ia pun urung dicalonkan oleh Partai Gerindra.

Melalui pengakuan La Nyalla itu, publik akhirnya tahu mengenai cara politik kotor di internal Partai Gerindra. Adanya mahar politik tersebut tak lain bisa dikatakan sebagai pemerasan.

Hal itu tentu saja menciderai proses demokrasi yang sedang berlangsung saat ini. Dengan adanya mahar politik, pertimbangan kandidasi calon kepala daerah tak lagi kualitas kepemimpinan dan kinerjanya, melainkan hanya semata modalnya saja.

Bila itu terjadi maka proses demokrasi tak lain hanya sekadar jual-beli jabatan politik saja. Dan, itu dilakukan sendiri oleh partai politik, seperti Partai Gerindra.

Kasus La Nyalla di atas diperkuat kembali dengan beredarnya video orasi Prabowo di Bondowoso terkait syarat pencalonan dari partainya bahwa seorang calon kepala daerah harus memiliki modal terlebih dahulu.

Dalam video itu, Prabowo menyebutkan bahwa uang adalah pertimbangan utamanya bila ingin mencalonkan seorang kepala daerah. Tak tanggung-tanggung jumlahnya mencapai sekitar 300 miliar rupiah untuk Pilgub.

Dengan begitu, semakin jelas dan nyata adanya bisnis "mahar politik" di dalam partai Gerindra untuk mengusung calon pemimpin daerah.

Upeti atau mahar politik sebenarnnya tak lain merupakan pangkal dari budaya korupsi. Karena dengan uang sebesar itu, seorang calon kepala daerah pasti akan mencari pengganti setelah terpilih menjadi kepala daerah.

Itulah sekelumit praktik kotor di internal partai politik, khususnya Partai Gerindra. Hancurnya demokrasi justru berawal dari anak kandungnya sendiri, yaitu partai politik.
Share :